Kalau kemudian Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut mencalonkan diri sebagai presiden, kenapa harus panik? Karena ternyata toh reformasi menjadi kata paling paradoks untuk bangsa ini. Sebab kata itu kini tak lagi bisa ditafsirkan secara lempang, tumbangnya “orde babe” dan lahirnya masyarakat baru. Menafsirkan reformasi akhirnya harus kembali, di kelas mana seseorang berada; kelas elit, kelas menengah, atau kelas babu.
Bagi kelas elit dan borjuis, refomasi adalah kesempatan berkuasa dengan menangguk suara kelas babu lewat partai-partai sulapan. Sementara bagi para babu, refomasi adalah ketidakjelasan ekonomi dan politik yang terus diulur-ulur, yang kata Chairil Anwar:”hidup hanya menunda kekalahan.” Pyrrhus-overwinning, ucap Soekarno, kemenangan sesaat dan palsu, yang bisa jadi adalah awal dari keruntuhan total.
Maka kenapa panik dengan kembalinya orde baru, jika reformasi ternyata memberikan cerminan yang negatif terhadap masyarakat. Seperrti bobolnya 1,7 truliun bank BNI, tragedi bom Bali, melambungnya rekening listrik dan telepon. Sementara realitas menjadi begitu verbal dengan eoforia massa yang kalut, pembang-kangan terhadap hukum, dan hilangnya rasa aman di masyarakat. Sementara yang disaksikan adalah amuk massa dengan korban massa (massive concequences against the people).
Tahun-tahun reformasi justru semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kelas paria dan politisi. Dimana setiap peristiwa justru menguatkan pengalaman kolektif, tentang perang suksesi dan konflik kekuasaan. Keadaan yang sebenarnya tak menyapa persoalan mereka. Belum lagi ditambah ketakutan integritas NKRI yang menjadi bara dalam sekam, Tim-Tim lepas, Aceh memberontak, Irianjaya bendera ‘Bintang kejora’nya masih juga berkibar. Demam milisi bertebaran dimana-mana. Satgas parpol pakaiannya sudah seperti pasukan perang zaman revolusi.
Maka ketika Mbak Tutut muncul sebagai calon presiden, atau orde baru bersama kawanan jendralnya yang berderap :”I will be back,” janganlah dipandang sebagai overmacht dalam sistem politik kita. Fenomena ini sesungguhnya sangat wajar dan bukannya sesuatu yang diluar dugaan. Sesuatu yang seharusnya sudah dipikirkan para teknokrat republik ini, ketika yakin mendayung ke era transisi.
Masyarakat kita tengah berada pada kondisi post-otorianisme, sebuah pergeseran sosial kepada sistem yang sebelumnya tak terbetik dalam benak mereka.
Kegagapan sosialpun terjadi, ketika sistem itu justru tidak memberikan arah kemana akan berjalan. Sementara yang tertangkap adalah efek negatif dari sistem tersebut. Wajar jika masyarakat kemudian memandang reformasi dengan picingan mata yang skeptis.
“Reformasi setengah hati, kebebasan yang kebablasan,” kata suara-suara dari barisan kelas babu itu. Yang kemudian mengelu-elukan masa lalu, yang aman dan damai. Adanya konglomerasi pada zaman orba dengan kekuasaan raja midas semacam Bob Hasan, Sudwikatmono dan Tommy Soeharto, bagi masyarakat kita tidak terlalu menjadi persoalan, dibandingkan harus hidup ditengah suasana kisruh dan krismon yang mampet seperti sekarang. Masyarakat akan mudah melupakan korupsi Soeharto yang merugikan negara Rp 1,4 triliun ditambah US$ 416 juta itu, karena nyatanya pada ‘orde babe’ politik dan hukum berjalan tanpa kisruh.
Tak mengherankan jika kelak rakyat kita akan kembali “mimpi kali yee” terhadap Mbak Tutut, yang dialek putri Solo-nya menentramkan itu. Karena cara berpikir rakyat kita tidak ruwet seperti editorial Koran Tempo (5/12/2003), yang membandingkan kecerdasan Tutut dengan Benazir Bhutto, Gloria Macapagal Arroyo atau Megawati sendiri, anak-anak penguasa yang menjadi penguasa. Apalagi dalam masyarakat agraris tradisional, hal semacam itu sesungguhnya sangat lumrah. Persoalan politik bagi masyarakat sudah diyakini hanya milik para bangsawan, dan bagi mereka yang memunyai “trah ing kusuma.”
Wahyu kekuasaan akan jatuh pada mereka yang memang memiliki klan raja-raja, seperti Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Yang berhak menyandang gelar sultan Hadiwijaya dengan menjadi penguasa Pajang. Kalaupun ada rakyat kecil yang berhasil melakukan mobilitas vertikal, seperti yang dilakukan Senapati Sutawijaya dalam merebut kekuasaan Mataram. Itu hanya sedikit kisah dari kisah raja-raja Jawa, dan realitas yang tidak umum. Karena memang ungkapan : tunggak jarak mranjak, tunggak jati mati (yang berarti keturunan rakyat jelata menjadi kelas penguasa) masih dianggap sebagai sesuatu yang subversif.
Republik ini dibangun atas paradigma tradisional, yang sarat dengan mitologi dan klenik para tokohnya. Ada jarak yang terlalu jauh antara penguasa dan kawula, karena terbiasa ‘mengalap berkah’ dari sepatu para priyayi dari keratonan yang hipokrit.
Jika kemudian pada suatu hari yang cerah bernama 20 mei 1998, semua itu bubar dan terdekonstruksi, sangat wajar jika rakyat mengalami kebingungan kolektif. Tidak memahami apa maksud pengembalian kekuasaan dengan supremasi sipil. Dimana filosofinya juga diimipor jauh sana dari daratan eropa, yang sudah melakukan revolusi industri pada saat kita sibuk perang Diponegoro dan Imam Bonjol. Pentingnya kebebasan sipil tak bisa dibaca oleh barisan para babu, karena ternyata yang mereka tangkap adalah kerusuhan sosial dan kesimpangsiuran politik ekonomi, yang justru menjebak masyarakat pada kondisi putus asa. reformasi dan eofuria sipil ternyata tak menjanjikan apa-apa.
Kalau kemudian masyarakat merindukan suasana di zaman moyangnya, yang hidup aman meskipun dibawah hegemoni ‘lalat ijo’ dan birokrat, apa salahnya. Toh masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam sistem paternal, yang percaya adanya hidup yang lebih aman dan tentram dibawah pengayoman para bangsawan. Sesuatu yang juga dibangun oleh Soeharto selama 23 tahu kekuasaannya. Betapa sosok yang kini mandito ratu itu begitu kuat mencitrakan kekuasaanya yang dekat dengan wong cilik, meskipun banyak wartawan yang menganggapnya untouchtable dengan senyumnya yang ambigu.
Bisa jadi, pengalaman masa transisi ini membawa masyarakat kembali pada trauma liberalisme ketika orde baru dulu terbentuk. Sistem multipartai yang justru membuat pemerintahan Soekarno tambal-sulam. Inflasi tak terkendali dan kelaparan dimana-mana. Pidato tujuhbelasan ‘Bung Besar’ itu tak lagi didengar, karena rakyat jengah dengan kesulitan hidup yang melilit. Sementara Soeharto tiba-tiba hadir sebagai messiah, dengan sekoper slogan pembangunan dan developmentalisme. Kemakmuran rakyat, pemerataan ekonomi, bisa dengan tulus diucapkan pak camat dan uspika ketika memberi sambutan digedung serba guna. Ternyata kini ada spanduk partai yang mengenangkan masa indah itu, “Kembali ke Partai Golkar Demi Kesejahteraan Rakyat”.
Membaca fenomena Mbak Tutut, sebenarnya sudah dimulai fenomena apresiasi masyarakat kita terhadap sinetron. Transisi yang tak kunjung memberi harapan datangnya kemapanan, membuat masyarakat kita lari kepada ‘impian’. Kelas babu yang hidup dirumah-rumah kardus, sangat butuh tontonan istana yang magrong, dengan berbagai tragedi cinta yang mampu merelaksasikan keruwetan hidup mereka. Cermati saja sinetron Tersanjung, yang dari anak sampai cucu tak jelas kapan bubarnya. Masyarakat urban sangat butuh hiburan tentang lifesyle yang diwakili tayangan ‘gosip’ dan infoteimnent lainnya. Tak jauh beda dengan togel yang merajalela hingga ibu-ibu rumah tangga. Keasyikan mereka dalam mengecak nomor, tidak bisa dipandang sebagai peristiwa sosial biasa. Itu adalah sebuah ritual psikologis, dimana harap-harap cemasnya mampun membangkitkan selera mereka atas impian dan harapan.
Mengembalikan rasonalitas republik ini bukan hal yang mudah. Reformasi baru lima tahun. Sementara kekuasaan hegemonik model raja Jawa tak terhitung lamanya.
Masyarakat sudah terbiasa dengan kemungkinan imam mahdi, yang terwakili oleh selembar kupon togel, atau pencalonan Mbak Tutut di bursa presiden saat ini. Krisis moneter mau tak mau memang berimbas pada lumpuhnya akal sehat masyarakat kita.
Tak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya kita berharap kepada para teknokrat dan kelas menengah republik ini, yang pada mereka rasionalitas lebih dahulu dihidup-setubuhi. Dimana makna demokrasi, nation, dan kerakyatan dapat dicerna dengan akal yang sehat. Sambil menunjukkan kepada bangsa perlunya sikap kritisisme.
Kita butuh keteladanan kelas berpendidikan yang tahu bagaimana “membersihkan rumah, membakar sampah, mengusir setan,” kata Afrizal Malna. Dan memang hal semacam ini juga sudah dilakukan para terpelajar Indonesia.
Kita dulu ada Rendra yang membacakan puisi pampletnya dimana-mana. Ada advokat bersih semacam Yap Thiam Hien. Ada anak muda seperti Budiman Sudjatmiko. Ada NGO-NGO yang meskipun masih pakai “modal asing” sudah berjuang memberdayakan dan mencerdaskan para kuli di perkotaan-petani di pegunungan. Kita ada media seperti Indonesia Raya, Tempo, Detik, yang berani merdeka ditengah kekangan pers yang tak kepalang memenjarakannya.
Banyak sudah kelas menengah kita yang telah berjuang “mengusir setan”. Baik “setan” tokoh, “setan” hegemoni, “setan” kebodohan dan keterbelakangan.
Jika kemudian pada pemilu 2004 yang merupakan tahun ke-6 reformasi, ternyata Mbak Tutut melalui restu Pak Harto dicalonkan presiden oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan R Hartono, yang didukung kuat oleh barisan Orde Baru, berarti masih ada segolongan orang yang meyakini bahwa rumah-rumah rakyat kita belum berpihak benar terhadap reformasi. Belum berpihak benar dengan keyakinan jika kita telah terjajah selama 32 tahun pada zaman “Orde Babe”. Atau memang reformasi yang tak kunjung jua mengusir para “setan” dari negeri ini?[] Khairul Anom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar